JAKARTA, GL NEWS - Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni merespons kritikan rakyat hingga desakan agar DPR dibubarkan. Hal ini imbas dari aturan gaji dan tunjangan anggota dewan yang mencapai ratusan juta.
Sahroni menilai, desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap berlebihan. Bahkan, dia dengan suara berapi-api mengatakan, usulan membubarkan DPR adalah mental orang tolol sedunia.
Menurutnya, masyarakat sangat diperbolehkan untuk mengkritik pemerintah. Tapi, bagaimana pun di negara ini ada yang namanya adat istiadat.
Karenanya, kritik tersebut dilontarkan seharusnya untuk memberi ruang perbaikan. Ini bukan berarti DPR anti-kritik.
Desakan membubarkan DPR juga, kata Sahroni, dapat menimbulkan masalah baru. Sebab, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat jadi tidak berjalan.
Politikus NasDem ini pun menyampaikan bahwa anggota DPR juga manusia biasa yang bisa salah dan belum tentu orang hebat. Namun, katanya, minimal anggota dewan mewakili kerja masyarakat.
"Kita boleh dikritik, mau bilangin an*g, bi, ban*t, nggak papa, mampus-mampus nggak papa. Silakan kritik, mau ngapain juga boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu karena merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia, catat nih," tegasnya.
Sahroni lantas menyoroti tugas dan fungsi dari DPR RI, yang bekerja sebagai wakil rakyat dan berpusat di pemerintahan. Menurutnya apabila DPR dibubarkan, tatanan pemerintahan di Indonesia belum tentu berjalan dengan baik.
"Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan," ujarnya.
Lebih lanjut, politisi dari Partai NasDem itu mengakui anggota DPR RI memang belum sepenuhnya benar. Tetapi dia menekankan jangan selalu melontarkan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan DPR RI.
"Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak, tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat, ini dihujat, nggak papa, mau menghujat sampai mampus juga nggak papa, masih berdiri DPR nya sampai kapanpun tidak akan berubah, sama saja," pungkasnya.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni juga sempat melontarkan pernyataan viral yang menuai kritik publik. Saat Rapat Kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sahroni meminta Lembaga antirusuah itu berkomunikasi dengan pimpinan partai politik bila ingin menangkap kadernya.
"Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar tidak terulang, Pak. Kalau pun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kita perlu kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak," tuturnya.
